Mendorong Perspektif  Pengurangan Resiko Bencana Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Oleh : Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti, SH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana (Pasal 35). Kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Maka dapat dikatakan bahwa  pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya.

Berbasis dari konteks tersebut, pengurangan resiko bencana sudah semestinya menjadi perspektif dan arus utama dalam konteks kebijakan pembangunan di daerah, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan daerah yang rentan terhadap bencana.

Demikian pula halnya dengan kondisi Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah yang memiliki kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi dan iklim Kota Yogyakarta yang bisa menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Disamping itu, bencana non alam dan sosial seperti wabah penyakit dan konflik masyarakat, juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan warga masyarakat  Kota Yogyakarta

Disadari ataupun tidak program pembangunan Kota Yogjakarta tidak dengan sendirinya mengurangi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya, terkadang  program pembangunan Kota Yogyakarta tanpa disadari justru dapat menghasilkan bentuk-bentuk kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada, sehingga seringkali pada saat terjadi bencana suatu wilayah atau kota dapat mengalami kerusakan dan kerugian yang begitu besar.

 

Kondisi Bencana Kota Yogyakarta

Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Resiko Bencana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomer 669 tahun 2007, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan faktor manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah dan tidak sepenuhnya mampu dikendalikan. Faktor bawaan daerah tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan kerentanan terhadap bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik yang bisa menimbulkan risiko bencana. Menurut penelitian, dibawah tanah Yogyakarta ini terdapat gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkan gempa bumi, seperti gempa yang terjadi 27 Mei 2006 silam. Apabila gempa bumi tektonik yang terjadi di lautan bisa menimbulkan ancaman gelombang pasang yang disebut tsunami.

Berdasarkan hal tersebut ancaman bencana di Kota Yogyakarta dapat diurutkan sebagai berikut : (1) Gempa Bumi, dikarenakan Yogyakarta berada dalam wilayah gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan; (2)  Erupsi Gunung Api, hal ini dikarenakan kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak erupsi Gunung Merapi yang berupa bahaya sekunder dalam bentuk banjir lahar dingin dikarenakan kota Yogyakarta dikelilingi oleh sungai yang berhulu di Gunung Merapi yakni, Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong ; (3) Banjir, bencana banjir di Kota Yogyakarta memang dirasakan oleh sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu walaupun prosentasinya kecil. Menurut data survei Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi di beberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gadjah Wong dan Sungai Winongo serta sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Pada bantaran Sungai Code, Belik dan Gadjah Wong yang masuk pada wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede dan sebagian Kecamatan Mergangsan serta Kecamatan Mantrijeron dikategorikan sebagai Zona Rawan Genangan tingkat I (tinggi). Bantaran Sungai Winongo yang mengaliri wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan dan sebagian Kecamatan Wirobrajan dan Mantrijeron, masuk dalam kategori Zona Rawan Genangan tingkat II (sedang). Sedangkan bantaran hulu Sungai Gadjah Wong masuk pada Zona Rawan Genangan tingkat III (rendah) pada sebagian wilayah Kecamatan Muja-muju dan Gondokusuman.

 

Upaya Pengurangan Resiko Bencana dalam Kebijakan Pembangunan

 

Melihat besarnya kerentanan terhadap bencana yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta seperti dipaparkan di awal dan jumlah kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam, terutama diakibatkan oleh meningkatnya kerentanan aset ekonomi dan sosial serta kesejahteraan dan penghidupan masyarakat terhadap bahaya alam, perlu kiranya paradigma baru dan pendekatan baru dalam menghadapi bencana alam. Berdasarkan analisis Bank Dunia, kerugian akibat bencana yang diderita negara-negara berkembang, jika dihitung sebagai persentase dari produk domestik bruto, dapat mencapai 20 kali lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh negara-negara industri, sementara lebih dari 95 persen kematian yang diakibatkan oleh bencana terjadi di negara berkembang (Benson, 2007)

Sejak dasawarsa terakhir, banyak kalangan kian menyadari perlunya “mengarusutamakan” pengurangan risiko bencana ke dalam strategi pembangunan. Hal ini dapat diartikan bahwa sangatlah penting untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan risiko bencana alam ke dalam kerangka strategis jangka menengah, ke dalam struktur-struktur kelembagaan, kebijakan, sektoral serta ke dalam perancangan proyek di negara-negara rawan bencana. Upaya pengarusutamaan risiko bencana harus mencakup analisis bagaimana potensi bahaya dapat mempengaruhi kinerja kebijakan, program dan proyek, dan analisis bagaimana kebijakan, program dan proyek tersebut berdampak pada kerentanan terhadap bahaya alam. Analisis ini harus ditindaklanjuti dengan mengambil tindakan yang perlu untuk mengurangi kerentanan, dengan menempatkan pengurangan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan bukan sebagai tujuan itu sendiri.(Benson, 2007)

Perubahan cara pandang terhadap bencana ádalah hal penting yang harus segera  segera dilakukan agar dampak kerugian, kerusakan, korban jiwa dan kemiskinan dapat diantisipasi dan diminimalisir. Cara pandang lama terhadap bencana yang memandang bencana adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tak tak terhindarkan, serta pengelolaan penanggulangan bencana yang bersifat reaktif jika terjadi bencana, harus segera diubah dengan cara pandang baru dan pendekatan baru yang bersifat aktif, siaga dan tanggap terhadap risiko bencana, sehingga sebagai konsekuensinya upaya penanggulangan bencana merupakan bagian dari kerja-kerja pembangunan. Oleh karena itu, sama halnya dengan pembangunan, upaya-upaya untuk penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis agar suatu wilayah mempunyai ketahanan terhadap bencana.

Peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih merupakan faktor kerentanan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota Jogja  jika terjadi bencana, sepeti banjir, badai dan wabah penyakit. Di sisi lain kapasitas dari pemerintah Kota Jogja maupun masyarakatnya merupakan faktor penting yang juga harus dipersiapkan dalam upaya pembangunan kota  (Neeraj Prasad, dkk;2010)

Solusi terbaik untuk mendapatkan penyelesaian semacam ini adalah dengan memadukan strategi dan program-program pengurangan risiko bencana ke dalam keseluruhan kerangka pembangunan Kota Jogja, dengan melihat pengurangan risiko bencana sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan bukan tujuan itu sendiri. Hal itu perlu dilakukan demi melindungi investasi pembangunan itu sendiri dari bahaya alam dan demi memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bahaya.

Sejatinya dengan mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo yang menitikberatkan pada tiga sasaran strategis utama, yakni (1) pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan risiko bencana secara lebih efektif ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan; (2)  perencanaan dan penyusunan program di semua tingkat; (3) dengan penekanan khusus pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan, pemerintah Kota Jogja dapat memulai langkah-langkah strategis dalam upaya pengurangan resiko bencana

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan di  pemerintah kota dalam konteks pengurangan resiko bencana di kota Yogya antara lain adalah ; (1) Membuat kebijakan dan anggaran mitigasi bencana; (2) menjadikan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi paradigma pembangunan kota Yogya.

Bencana sudah menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi tidak cukup hanya disikapi dengan reaktif, namun harus segera disikapi dengan bijak dan semua pihak harus berpartisipasi akitif dalam menghadapinya baik dari sisi pemerintah kota dalam bentuk kebijakan  dan program yang berbentuk mitigasi dan adaptasi maupun dari sisi masyarakat sendiri dengan mengembangkan modal sosial yang ada sebagai suatu upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi bencana.