Bagian Pertama
Umum

Pasal 12
DPRD mempunyai hak :
a.    Interpelasi;
b.    Angket; dan
c.    Menyatakan pendapat.

Pasal 13
Anggota DPRD mempunyai hak :
a.    Mengajukan rancangan peraturan daerah;
b.    Mengajukan pertanyaan;
c.    Menyampaikan usul dan pendapat;
d.    Memilih dan dipilih;
e.    Membela diri;
f.    Imunitas;
g.    Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h.    Protokoler;dan
i.    Keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 14
(1)    Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2)    Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh  paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan serta ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 15
(1)    Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
(2)    Dalam Rapat Paripurna,  para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
(3)    Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
(4)    Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
(5)    Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
(6)    Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
(7)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripuma DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(8)    Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Walikota.

Pasal 16
(1)    Walikota wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2)    Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
(3)    Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)    Walikota memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
(5)    Terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
(6)    Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.
(7)    Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 17
(1)    Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh  paling sedikit   7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(4)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a.    materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b.    alasan penyelidikan.

Pasal 18
(1)    Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
(2)    Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3)    Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya sebelum memperoleh Keputusan DPRD.
(4)    Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada walikota.
(5)    Usul diterima menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 19
(1)    DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2)    Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
(3)    Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 20
(1)    Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2)    Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)    Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah  telah dipanggil tiga kali secara patut dan berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1)    Apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Apabila dari hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.
(3)    Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 22
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama  60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 23
(1)    Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2)    Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(4)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a.    materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
b.    materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24
(1)    Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
(2)    Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
(3)    Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.    Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
b.    Walikota untuk memberikan pendapat;dan
c.    para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Walikota.
(4)    Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
(5)    Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.

(6)    Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
a.    Pernyataan pendapat;
b.    Saran penyelesaiannya; dan
c.    Peringatan.
(7)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pelaksanaan Hak  Anggota
Pasal 25
Anggota DPRD mempunyai hak :
a.    mengajukan rancangan peraturan daerah;
b.    mengajukan pertanyaan;
c.    menyampaikan usul dan pendapat;
d.    memilih dan dipilih;
e.    membela diri;
f.    imunitas;
g.    mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h.    protokoler; dan
i.    keuangan dan administratif.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 26
(1)    Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan  rancangan peraturan daerah.
(2)    Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
(3)    Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4)    Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
(5)    Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)    Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.    anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b.    para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
(7)    Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(8)    Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
(9)    Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa walikota.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 27
(1)    Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
(2)    Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(3)    Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditindaklanjuti.
(4)    Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud   pada   ayat (1), perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada walikota.
(5)    Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
(6)    Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh walikota disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
(7)    Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh walikota secara lisan.
(8)    Apabila walikota menjawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar walikota dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
(9)    Jawaban walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.   

Paragraf 4
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat
Pasal 28
(1)    Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a.    materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
b.    materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 29
(1)    Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
(2)    Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
(3)    Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
a.    anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
b.    Walikota untuk memberikan pendapat; dan
c.        para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.
(4)    Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
(6)    Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.
(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 30
(1)    Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
(2)    Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3)    Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4)    Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
(5)    Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)    Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada      ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
(7)    Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
(8)    Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
(9)    Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(10)    Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
(11)    Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota.

Pasal 31
(1)    Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas,dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2)    Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 32
(1)    Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
(2)    Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika,moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Pasal 33
Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1)    Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
(2)    Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 35
(1)    Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(2)    Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1)    Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2)    Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Pasal 37
Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai peraturan perundang-undangan.