• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengucapkan Selamat dan Sukses 262 tahun Kota Yogyakarta
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 487862 kali
    Share This Articel on :

    2013-01-03 09:02:43 WIB

    Mewujudkan Jogja River City Melalui Penataan  Kawasan Tepian Sungai Secara Berkelanjutan Berbasis Komunitas

    Oleh : Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoroyekti, SH

     

    Sebagaimana menurut Bintarto (1989 : 36) Kota yang merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan  pada akhirnya akan membawa pengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan kota itu sendiri secara fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik kota tersebut dipengaruhi juga oleh adanya kondisi fisik dasar suatu wilayah atau kawasan seperti kondisi topografi dan relief muka bumi di wilayah atau kawasan tersebut disamping adanya aspek kebutuhan masyarakat sendiri akan suatu aktifitas tertentu yang nantinya akan memunculkan berbagai fenomena yang berimplikasi pada pemanfaatan ruang kota dan secara umum pada pembentukan wajah kota.

    Sungai sebagai salah satu kondisi fisik dasar yang terdapat pada suatu daerah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan bagi tumbuh dan berkembangnya suatu kota. Pemanfaatan sungai sebagai jalur transportasi akan mengakibatkan penggunaan lahan yang bervariasi pada bagian tepinya, dimana penggunaan lahan tepianini selain akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kota namun juga akan memberikan pengaruh yang tidak sedikit bagi munculnya permasalahan perkotaaan.

    Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki kondisi fisik dasar dilalui oleh tiga buah aliran sungai yang cukup besar yang berhulu di Gunung Merapi, ke tiga sungai tersebut adalah Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Sayangya di ke tiga wilayah sungai tersebut pemanfaatan ruang di sepanjang tepi sungai sangat memprihatinkan; ditandai dengan adanya permukiman yang padat yang tumbuh sampai menjorok ke badan sungai, penggundulan tanaman pelindung bibir sungai, , hingga pembuangan limbah baik itu limbah padat maupun cair ataupun limbah yang berasal dari industri maupun rumah tangga.

     

    Hal-hal tersebut secara keseluruhan akan membawa pengaruh yang buruk bagi kawasan tepian sungai atau bantaran sungai tersebut  dan khususnya akan memberikan pengaruh yang juga tidak baik bagi kualitas air sungai yang nantinya akan dimanfaatkan oleh segenap warga kota Yogyakarta untuk kebutuhan hidup mereka sendiri.

    Kondisi yang demikian ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta yang demikian pesatnya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan perkotaaan, seperti masalah kebutuhan akan ruang, penurunan kualitas lingkungan, penyediaan perumahan, serta konsekuensi peningkatan kebutuhan sarana-prasarana perkotaaan (Sujarto,1996:42) akan semakin memperparah kondisi fisik kawasan tepian sungai Code, Winongo dan juga Gajah Wong jika tidak segera cepat diantisipasi oleh para pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta

    Sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan tepian sungai sebagai kawasan

    lindung namun tetap dapat dimanfaatkan oleh warga kota sebagai suatu kawasan yang berfungsi sosial maka dilontarkan konsep penataan kawasan tepian sungai atau bantaran sungai berbasis komunitas.

    Pemanfaatan kawasan tepi sungai bantaran sungai di Kota Yogyakarta saat ini cenderung tidak terkontrol baik dari aspek penggunaan ruang, kepadatan, maupun  fungsi ekologis yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan fisik serta kualitas air sungai. Pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai merupakan suatu pemandangan yang "biasa” dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang sangat serius dalam upaya pemanfaatannya. Kawasan bantaran sungai dalam pengendaliannya menghadapi masalah yang serius seperti; Kepadatan bangunan yang tinggi dengan prasarana lingkungan yang minim; kerawanan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor; serta pencemaran dari limbah rumah tangga yang mencemari sumber daya air sungai.  

    Kondisi ini terjadi antara lain dikarenakan upaya perencanaan, perancangan, serta pengendalian pemanfaatan kawasan bantaran sungai masih bersifat sektoral. Upaya-upaya penataan kawasan yang sudah terlanjur "kumuh” ini permasalahannya bukan hanya sekedar perancangan fisik ruang saja tetapi justru permasalahan lingkungan dan sosial merupakan masalah krusial yang sulit untuk diatasi dalam waktu yang relatif singkat.

    Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam pemanfaatan kawasan bantaran sungai, diperlukan pemahaman dan penanganan semua aspek yang menyertai secara komprehensif. Upaya penataan bantaran sungai sebagai suatu bentuk upaya intervensi fisik harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial, budaya serta ekologis kawasan.

    Pembangunan berlanjut (sustainable development) merupakan  suatu konsep penataan yang berbentuk intervensi fisik dalam konteks  rancang bangun kawasan dapat dikatakan merupakan salah satu solusi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan pembangunan di kawasan bantaran sungai di Kota Yogyakarta.

     

    Penataan Kawasan Bantaran Sungai secara berkelajutan dan berbasi komunitas

               

    Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sejatinya bukan semata-mata keberlanjutan dalam pemahaman perubahan social-cultural masyarakat, tetapi keberlanjutan dalam pengertian luas termasuk aspek ekologi (sustainable environment). Terjaga dan terpeliharanya kualitas lingkungan secara ekologis dan sosial-budaya dan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai setiap upaya pembangunan kawasan. Hal ini bermakna bahwa perubahan atau "intervensi fisik” (baca: pembangunan) yang dilakukan harus mampu menjamin dan meminimalkan cultural-lag dalam arti luas. Perancangan Kawasan bantaran sungai atau Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) sebagai bentuk "intervensi” fisik dalam upaya pemanfaatan ruang kota juga harus memperhatikan kepentingan tuntutan pengembangan (fungsi ruang), kelestarian lingkungan serta kepentingan hajat hidup masyarakat di sekitar kawasan.   

    Dalam konteks perencanaan pembangunan sumber daya alam yang lebih luas, Hanson (1988) mendefinisikan perencanaan sumberdaya secara terpadu sebagai upaya secara bertahap dan terprogram untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan semua dampak lintas sektoral yang mungkin timbul.

    Sementara menurut Lang (1986) keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan pada tiga tataran (level), yakni tataran teknis, tataran konsultatif dan koordinasi. Keterpaduan dalam tataran teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap keputusan perencanaan dan pembangunan kawasan.

    Sementara pada tataran konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan stakeholders atau yang terkena dampak pembangunan hendaknya dilibatkan (participation approaches) sejak tahap awal perencanaan sampai pelaksanaan. Tataran koordinasi mensyaratkan adanya kerjasama harmonis di antara stakeholders baik pemerintah, swasta terutama komunitas atau masyarakat yang ada di lokasi kawasan  

    Penanganan struktural seringkali akan mengalami kendala dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah, oleh karena itu penanganan non-struktural memiliki peran strategis dalam penataan kawasan tepian sungai. Proses pelibatan masyarakat atau berbasis komunitas perlu dilakukan untuk membangun pemahaman bahwa penataan kawasan tepian sungai berdampak pada kenyamanan masyarakat bersama.

    Berpijak dari konteks tersebut, sudah saatnya semua pihak bersama-sama membangun kawasan tepi sungai atau bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta secara berkelanjutan dan berbasis komunitas agar dapat terwujud Yogyakarta sebagai Jogja River City yang tidak saja memiliki makna ekologis dan sosilogis namun juga memiliki makna secara ekonomis bagi pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

    PENGUMUMAN