• Saksikan LIVE di Adi TV, Senin, 17 Oktober 2018 Pukul 14.00 - 15.00 WIB. Talkshow Interaktif DPRD dengan topik Pengembangan Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta bersama Pimpinan DPRD, Komisi B, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Sampaikan masukan d
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 513285 kali
    Share This Articel on :

    2013-01-03 09:07:54 WIB

    Saatnya Memperbaiki Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

    Oleh : Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoryekti, SH

    Permasalahan terkait sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Kota-Kota yang ada di Indonesia dan tidak hanya Kota-Kota besar seperti Jakarta, Bandung atau Surabaya saja yang menghadapi permasalahan sampah, juga Kota-kota kecil ataupun Kabupaten yang ada di pelosok tanah air sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Selama ini sampah-sampah hanya  diangkut oleh truk-truk sampah dan langsung dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhiri (TPA) yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Akibatnya dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti yang sering kita lihat.

    Demikian pula yang terjadi di Kota Yogyakarta, kondisi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah di sudut-sudut perkampungan, tentu saja membawa dampak buruk terhadap warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, sampah juga dapat mendatangkan wabah penyakit serta dapat merusak citra Kota Yogyakarta sebagai daerah pariwisata dikarenakan Kota akan terkesan kotor dan kumuh sehingga dapat  mengganggu suasana kunjungan para wisatawan dalam menikmati obyek wisata di Kota Yogyakarta.

    Meski begitu, walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi jika dikelola dengan sistem yang benar akan dapat memberikan manfaat. Hal ini karena sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari kebijakan, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaanya.

    Apalagi saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yang secara jelas dan tegas mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pasal 5 yang berbunyi pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yang termaktub dalam pasal 4, yakni pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

    Secara umum pengertian dari sistem pengelolaan sampah adalah, proses  pengumpulan , pengangkutan , pemrosesan, pendaur-ulangan , atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yg dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam . Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat , cair , gas , atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat.

    Mengacu pada Undang-undang nomor 18 tahun 2008 yang mengamanatkan agar semua daerah segera menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan sistem terbuka (open dumping) pada tahun 2013, mau tidak mau harus segera dipikirkan alternatif-alternatif sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

    Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa open dumping system yang selama ini banyak dilaksanakan di Kota-Kota di Indonesia dinilai sangat merusak lingkungan, dikarenakan sistem ini sampah hanya dibuang begitu saja dalam tempat pembuangan akhir tanpa perlakukaan apapun, sehingga sampah akan menumpuk menjadi bukit yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

    Sejatinya secara prinsip ada dua pendekatan dalam sistem pengelolaan sampah, yang pertama sistem yang berbasis landfill dan yang kedua sistem yang berbasis pada prinsip 3 R (Reclye, Reuse, Reduce) atau mendaur ulang, menggunakan kembali, dan mengurangi sampah.

    Sistem terbuka atau open dumping sejatinya menggunakan pendekatan landfill system. Namun demikian tidak semua sistem yang menggunakan pendekatan landfill berdampak negatif bagi lingkungan. Ada beberapa alternatif pemikiran yang dapat dikembangkan dengan berbasis pada pendekatan landfill namun dapat menjadi pilihan dalam membangun sistem pengelolaan sampah. Salah satu alternative adalah  membangun TPA berbasis sanitary landfill. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu membangun TPA sanitary landfill, sistem ini merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Ada proses penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sel sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari. Sistem ini merupakan sistem standar yang dipakai secara internasional. Untuk meminimalkan potensi gangguan timbul, maka penutupan sampah dilakukan setiap hari. Namun, untuk menerapkannya diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal.

    Di Indonesia, sistem sanitary landfilled dianjurkan untuk diterapkan di kota besar dan metropolitan. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, seperti, saluran drainase untuk mengendalikan air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, fasilitas pengendaliaan gas metan dan alat-alat berat.

    Namun berdasarkan hasil kajian, sistem sanitary lanfilled ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga hanya cocok diterapkan di Kota-kota besar, sedangkan untuk kota sedang seperti Kota Yogyakarta ada sistem alternatif lainnya yakni sistem controlled landfill bisa menjadi pilihan. Hanya saja, sistem ini bersifat sementara sampai sistem sanitary landfill bisa diwujudkan.

    Pada prinsipnya sistem controlled landfill merupakan peningkatan dari open dumping. Untuk  mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, sampah ditimbun dengan lapisan tanah setiap tujuh hari. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. Untuk menjalankan sistem ini diperlukan beberapa fasilitas yang hampir sama dengan sistem sanitary landfill namun dengan jumlah yang lebih terbatas disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

    Meskipun demikian, ada beberapa pakar dan praktisi pengelolaan sampah yang mengkritik sistem dengan pendekatan landfill tersebut. Hal ini dikarenakan sistem landfill dianggap tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

    Beberapa alternatif-alternatif tersebut berpijak pada prinsip untuk meminimalisir sampah dan mendaur-ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam.

    Dalam pendekatan ini, sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industr yang menghasilkan produk diwajibkan untuk mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.

    Sistem ini juga mengedepankan pendekatan kearifan lokal atau adopsi terhadap budaya lokal yang dengan tidak membakukan suatu sistem standat yang berlaku secara internasional, seperti dalam konteks lokal sistem ini tetap mengakomodir sektor informal (tukang sampah atau pemulung) sebagai suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan 40,000 orang.

    Berkaca dari beberapa gagasan dan pemikiran tersebut, sudah saatnya para pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta mendukung raperda insiatif DPRD Kota Yogyakarta terkait pengelolaan sampah menjadi peraturan daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 tahun 2008 terutama dalam pasal 6 terkait tugas pemerintah daerah yakni, (1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; (3) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; (4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; (5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; (6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; (7) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

    Sekali lagi, penulis tidak bermasud menggurui siapapun, karena penulis bukanlah seorang pakar atau praktisi pengelolaan sampah, namun penulis yakin siapapun pihak yang peduli dengan masalah lingkungan hidup Kota Yogyakarta pasti tergerak untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Yogyakarta terutama terkait masalah sampah. Karena lingkungan hidup ini bukanlah miliki kita saat ini tapi merupakan titipan bagi generasi dan tunas-tunas muda yang akan datang.