• Saksikan LIVE di Adi TV, Senin, 17 Oktober 2018 Pukul 14.00 - 15.00 WIB. Talkshow Interaktif DPRD dengan topik Pengembangan Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta bersama Pimpinan DPRD, Komisi B, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Sampaikan masukan d
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 513355 kali
    Share This Articel on :
    DPRD Kota Yogyakarta Padat Kunjungan Dewan

    2018-12-06 12:33:07 WIB

    Pada Kamis (6/12) pagi, DPRD Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari puluhan anggota dewan dari 2 (dua) kabupaten/kota sekaligus, yaitu DPRD Kabupaten Bondowoso dan DPRD Kota Madiun. Kedatangan mereka diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Mengawali pertemuan, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono menyampaikan bahwa DPRD Kota Madiun telah menetapkan RAPBD TA 2019 dalam rapat paripurna yang digelar tanggal 19 November 2018. APBD TA 2019 Kota Madiun mencapai Rp 1 T dan PAD sebesar Rp 250 M. “Saat ini kita tinggal menunggu evaluasi dari propinsi, sudah ada di meja gubernur,” kata Istono. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, H.Tohari menanyakan terkait bagaimana mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran dewan dan pola komunikasi yang dijalin anggota DPRD dengan Walikota. Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Prihanta menjelaskan bahwa DPRD sudah memiliki pedoman menyusun pokir berupa Peraturan DPRD. Pembahasan pokir dilakukan oleh pansus yang dibentuk melalui keputusan DPRD. Untuk pokir Th 2018 DPRD Kota Yogyakarta belum bisa menetapkannya karena masih ada tunggakan raperda yang belum selesai dibahas di tahun ini. Harapannya di akhir tahun ini, raperda tersebut bisa diselesaikan. Jika merujuk pada peraturan baru, penetapan pokir harus dilakukan sebelum diselenggarakannya musrenbang. “Jadi target kami awal tahun, pokir sudah bisa disahkan,” terang Prihanta. Terkait pola komunikasi dengan Walikota, beliau menjelaskan dilakukan melalui rapat pansus yang selalu mengundang OPD terkait sebagai perwakilan dari Walikota Yogyakarta. (her/ast)