• Seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta Tengah Menyelenggarakan Reses di Dapil Masing-Masing Mulai 7 - 12 Februari 2019
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 545738 kali
    Share This Articel on :
    Ketok Palu Raperda Disabilitas

    2019-01-03 11:01:30 WIB

    Raperda tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas akhirnya berhasil ditetapkan pada Jumat (28/12) sore. Pembahasan Raperda tersebut telah melalui proses panjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Perda ini membawa harapan besar bagi penyandang disabilitas dalam mendapat kesamaan kesempatan atau kesetaraan dalam upaya mengembangkan diri.

    Dalam rapat paripurna tersebut, Muhammad Fauzan, Ketua Pansus Disabilitas selaku juru bicara Pansus mengungkapan berbagai catatan permasalahan disabilitas yang berhasil dihimpun Pansus. Permasalahan mendasar adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah tentang arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas. Fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif terbatas, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. “Dalam kehidupan bernegara dan hak berpartisipasi politik, misalnya Pemilu, para penyandang disabilitas juga belum mendapat perhatian serius. Selain itu data lengkap terkait penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta juga belum kami dapatkan,” kata Fauzan.

    Raperda ini merupakan raperda inisiatif DPRD yang sudah dibahas sudah masuk Program Legislasi Daerah tahun 2016. Materi dalam Raperda juga sudah disesuaikan dengan berbagai masukan yang diterima Pansus selama proses pembahasan. Selain itu Pansus juga memasukkan sejumlah muatan lokal, diantaranya layanan home care, jaminan kesehatan khususuntuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas. Di bidang pendidikan, seluruh sekolah diharapkan mampu bertindak inklusi. Di bidang ketenagakerjaan, ada pengaturan tentang kegiatan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Untuk pengawasan pelaksanaan Perda menjadi kewenangan dari tiap komisi di DPRD sesuai dengan OPD yang menjadi mitra kerja. (rat/ast)