• Saksikan LIVE di Adi TV, Senin, 17 Oktober 2018 Pukul 14.00 - 15.00 WIB. Talkshow Interaktif DPRD dengan topik Pengembangan Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta bersama Pimpinan DPRD, Komisi B, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Sampaikan masukan d
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 528453 kali
    Share This Articel on :
    Suara Anggota Dewan - Terbitnya Peraturan Walikota No. 85 Tahun 2018 dan Hilangnya Sensitifitas Pemerintah Kota Yogyakarta

    2019-01-04 08:09:37 WIB

    Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota No.85 Tahun 2018 telah mencabut sebagian kebijakan moratorium pembangunan hotel terutama jenis hotel bintang 4 (empat) dan 5 (lima) dan jenis penginapan berbentuk guest house. Dengan terbitnya Perwal ini, meski alasan Pemerintah Kota telah mempertimbangkan beberapa aspek kajian, namun bila dirasakan dengan nurani yang jernih masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat serta menegaskan bahwa Pemerintah Kota berdiri lebih condong kepada kepentingan investor.

    Beberapa hal yang seharusnya perlu di pertimbangkan oleh Pemerintah Kota sebelum mencabut moratorium pendirian hotel sebagai berikut :

    1. Pada saat moratorium masih diberlakukan saja masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak/mengakali aturan Pemerintah Kota sehingga menurunkan marwah/wibawa Pemerintah Kota, sebagai contoh kasus hotel @home premiere di Jl. Timoho dan hotel Grand Senyum di Jl. Diponegoro

    2. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel/hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup, mirisnya keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut selalu "mentok" pada jawaban Pemerintah Kota yang normatif dan tidak solutif

    3. Belum adanya bukti empirik sumbangsih hotel kepada peningkatan signifikan atas PAD yang salah satunya disebabkan Pemerintah Kota belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel

    4. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah melibatkan DPRD kota Yogyakarta dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini padahal kedudukan DPRD kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja.

    Atas dasar poin poin tersebut kami mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menarik kembali Peraturan Walikota No. 85 Tahun 2018 dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen komponen masyarakat termasuk DPRD Kota Yogyakarta

    Yogyakarta, 3 Januari 2019

    Ttd

    Nasrul Khoiri, S.Far. Apt

    Ketua Komisi B: Anggota Badan Anggaran: Ketua Fraksi PKS

    Antonius Fokki Ardiyanto S.IP

    Anggota Bapemperda: Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan

    (ed: ast)