• Seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta Tengah Menyelenggarakan Reses di Dapil Masing-Masing Mulai 7 - 12 Februari 2019
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 575817 kali
    Share This Articel on :
    Press Release Anggota Dewan - Pelaksanaan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2019 di Kota Yogyakarta Amburadul

    2019-01-04 14:15:06 WIB

    Dari hasil laporan dari Dinas Sosial yang juga dihadiri Bpk. Bejo Suwarno selaku Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta dalam rapat dengan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin (4/1) terkait informasi tentang perkembangan KMS dimana KMS adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang tercantum di dalamnya merupakan keluarga dan penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial.

    Dari keterangan yang didapat, maka untuk KMS 2019 Dinsos Kota Yogyakarta telah memverifikasi 24.760 KK yang terdiri dari 17.253 KK (pemegang KMS 2018) dan 7.507 KK (usulan RT/RW). Parameternya sudah disesuaikan dengan BDT (Basis Data Tunggal) dari Kemensos. Dari apa yang disampaikan Dinsos, maka kami berpendapat bahwa pelaksanaan KMS 2019 dapat dinyatakan amburadul, karena:

    1. Sampai dengan bulan Januari 2019 belum diterbitkan Peraturan Walikota tentang penerima KMS, padahal sesuai tata kalanya, bulan Desember 2018 harus sudah selesai.

    2. Terungkap fakta bahwa pengumuman uji publik kedua tidak bisa dilaksanakan serentak di 45 kalurahan dan ini membuat keresahan di masyarakat. Di 21 kelurahan, data sudah siap tanggal 29 November – 6 Desember 2018; Di 17 kelurahan, data sudah siap tanggal 7 – 20 Desember 2018; dan di 7 kelurahan baru siap tanggal 26-27 Desember 2018.

    3. Di lapangan masih banyak kecemburuan dari masyarakat tentang penerima KMS karena banyak yang berkemampuan lebih menurut kacamata mereka justru lolos uji publik kedua. Selain itu masih banyak kawan-kawan disabilitas yang tidak lolos uji publik kedua.

    Berkaitan dengan hal-hal di atas, kami meminta Dinsos Kota Yogyakarta dalam hal verifikasi hasil uji publik kedua supaya lebih cermat lagi dalam menilai. Harapannya ketika sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota, maka penerima KMS benar-benar tepat sasaran. Hal ini dikarenakan penerima KMS 2019 nanti akan masuk ke SIM Pemberdayaan yang dikelola Bappeda Kota Yogyakarta, sehingga semua OPD dapat mengakses dan program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran.

    Demikian release ini kami sampaikan.

    Antonius Fokki Ardiyanto S.IP

    Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

    (ed:ast)