• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Seluruh Umat Muslim
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 599345 kali
    Share This Articel on :
    Juli 2019 warga Kota Yogyakarta terancam tidak bisa akses BPJS JKN

    2019-05-16 00:03:15 WIB

    Sesuai dengan undang - undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Intruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati wajib mengikut sertakan warganya dalam program jaminan kesehatan nasional. Serta wajib meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan JKN - KIS. Oleh sebab itu beberapa wilayah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC).

    Berdasarkan hal tersebut, beberapa wilayah yang sudah menerapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai mengintegrasikan dengan program JKN - KIS yang diprakarsai BPJS JKN per tanggal 1 Januari 2019.Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta membuat kesepakatan bersama untuk implementasi program tersebut dengan nama program PDPD ( Pemerintah Daerah mendaftarkan Penduduk Daerah ). Dalam program ini, semua penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewajibannya yaitu iur bayar BPJS kela III akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD.

    Menurut Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP selaku pimpinan Komisi D menyebutkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak kesehatan bagi rakyat khususnya masyarakat di Kota Yogyakarta sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945. Tetapi beberapa hari ini hak rakyat dalam mengakses kesehatan yang difasilitasi melalui APBD Kota Yogyakarta akan terancam, dan dikhawatirkan hak rakyat dalam mengakses kesehatan juga akan terganggu. Hal ini didasarkan atas dasar telah diterbitkannya aturan baru dari BPJS JKN di Jakarta.

    Aturan BPJS JKN yang terbaru disinyalir bagi masyarakat yang sebelum mengikuti pogram PDPD memiliki tunggakan dan tidak melunasi dalam jangka waktu 6 bulan maka tidak akan difasilitasi dalam mengakses hak kesehatan di faskes manapun artinya harus membayar sendiri. Oleh sebab itu Antonius Fokki Ardiyanto< S.IP selaku Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyayangkan akan rencanaaturan BPJS terbaru tersebut. Sebab banyak masyarakat di Kota Yogyakarta yang mengikuti program PDPD tersebut untuk memenuhi hak dasar masyarakat bidang kesehatan.

    Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan mendasar terkait visi dan misi dari berdirinya BPJS untuk menjamin hak dasar rakyat bidang kesehatan. Aturan terbaru tersebut disinyalir memunculkan wacana adanya kapitalisasi bidang kesehatan oleh lembaga tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya solusi yang dirembug bersama antara lembaga BPJS JKN, Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak dasar rakyat bidang kesehatan.

    Bila hal tersebut juga tidak bisa diselesaikan maka kemungkinan besar kita dalam hal ini Komisi D DPRD Kota Yogyakarta didalam pembahasan APBD Perubahan akan mengusulkan kembali kepada skema Jamkesda untuk menjamin hak kesehatan rakyat Kota Yogyakarta sesuai konstitusi UUD 1945.