• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Seluruh Umat Muslim
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 636536 kali
    Share This Articel on :
    APBD Pro Rakyat Kota Yogyakarta

    2019-05-22 10:58:57 WIB

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kurun waktu satu tahun, yang disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokrasi, partisipatif, politis, atas- bawah dan bawah-atas (top-down / bottom-up) melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta ( Musrenbangda Kota Yogyakarta). Rencana kerja tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

    APBD merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosisal dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama dalam untuk mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

    Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, defisit terjadi apabila pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah, sedangkan surplus terjadi apabila pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah.

    Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah dan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Proses penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan penanganan teknis penganggaran ( Budgeting), analisa ekonomi dan sosial serta yuridis formal, akan tetapi juga merupakan bagian dari proses politik. Sehubungan dengan hal tersebut mekanisme penyusunan tidak sepenuhnya dimulai pada pihak pemerintah saja, melainkan didahului dengan adanya pembicaraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, serta komisi-komisi dengan masing-masing mitra kerjanya.

    Pembangunan daerah untuk tahun 2019  dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta  yaitu :

    1.    Pendidikan

    2.    Kesehatan

    3.    Sosial Budaya

    4.    Pertumbuhan Ekonomi

    5.    Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

    6.    Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

    7.    Kinerja Aparatur dan Birokrasi

    Komposisi Rancangan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2019. Pendapatan Daerah dianggarkan sejumlah Rp. 1.725.609.408.040,- ( satu trilyun tujuh  ratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan ribu empat puluh rupiah) dan Belanja Daerah  dianggarkan sejumlah Rp. 1.856.017.020.335,- ( satu trilyun delapan ratus lima  puluh enam milyar tujuh belas  juta dua puluh  ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) dengan demikian terjadi defisit sejumlah Rp. 130.407.612.295,- (seratus tiga puluh   milyar empat ratus tujuh  juta enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh lima  rupiah).

    Saksikan topik ini dalam bincang interaktif di Adi TV pada Kamis, 23 Mei 2019, pukul 14.00 – 15.00 WIB dengan narasumber Muh. Ali Fahmi, SE. MM (Wakil Ketua II), Bambang Seno Baskoro, ST (Anggota Badan Anggaran) dan Dwi Budi Utomo, S.Pt. (her/ast)