• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Seluruh Umat Muslim
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 599349 kali
    Share This Articel on :
    MEKANISME PENGGUNAAN DANA KELURAHAN TAK LIBATKAN WARGA DAN BERPOTENSI KORUPSI

    2019-06-12 12:48:26 WIB

    Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana kelurahan di APBD 2019. Total dana kelurahan tersebut mencapai Rp 3 triliun untuk seluruh Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam permendagri tersebut menjelaskan bahwa anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan.Tak terkecuali di Kota Yogyakarta yang juga mendapatkan dana kelurahan dengan total Rp 15,84 miliar untuk 45 kelurahan, sehingga masing-masing kelurahan mendapatkan Rp 352 juta. Dalam mengimplementasikan Dana Kelurahan, Kota Yogyakarta akan mencairkan dalam dua tahap. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan untuk pencairan tahap pertama dapat dilakukan pada Mei 2019, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan dana kelurahan tersebut.

    Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP selaku salah satu pengurus kampung dan Pimpinan Komisi D, DPRD Kota Yogyakarta menyebutkan selama menjadi pengurus kampung menyebutkan dalam penggunaan dana kelurahan tersebut tidak pernah dilibatkan dalam tiap pembahasan. Fokki sapaan akrabnya menyebutkan bahwa setidaknya sesuai aturan peraturan pemerintah tentang kecamatan bahwa dalam pembahasan penggunaan dana kelurahan harusnya melibatkan tataran LPMK dan Pengurus Kampung yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Jogjakarta yg berfungsi sebagai agent pembangunan. Itulah idealnya jika penggunaan Dana Kelurahan ingin tepat sasaran dan tepat guna, sehingga dampak dari penggunaan dana tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta “Bila semuanya dilakukan dari pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat maka menurut kami ini juga mempunyai potensi tipikor,” kata Fokki.

    Penggunaan dana kelurahan tahap 1 sebagai evaluasi bersama. Dan seharusnya dikawal dalam setiap prosesnya tinggal dilihat komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam penggunaan dana kelurahan akan transparan ataukah akan tetap berjalan semampunya dan seadanya, semua tinggal menunggu komitmen Pemerintah Kota Jogjakarta. “Menurut kami sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta belum mempunyai komitmen untuk itu karena dana kelurahan jalan sendiri tanpa pelibatan unsur unsur dri masyarakat. Sukses tidaknya dana kelurahan dilihat dari sejauh mana peran serta masyarakat dan peran dalam pengentasan kemiskinan, serta bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme,” ucap Fokki.

    Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP Anggota DPRD Kota Yogyakarta; Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Pengurus Kampung, Kampung Sapen Kalurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman.

    (ed: ast)