• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Seluruh Umat Muslim
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 636501 kali
    Share This Articel on :
    PRESS RELEASE: RSUD WIROSABAN POTENSI BANGKRUT: WALIKOTA HARUS TANGGUNG JAWAB

    2019-07-31 15:09:48 WIB

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam rapat antara BPJS bersama eksekutif dan legislatif Kota Yogyakarta, ditemukan adanya tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Wirosaban Kota Yogyakarta sebesar Rp 16 M yang sangat mengganggu operasional rumah sakit. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka ada potensi kebangkrutan. Tanggungan hutang sebesar Rp 16 M tersebut merupakan akumulasi dari total tunggakkan RSUD Wirosaban pada bulan Maret – Juni 2019. Tunggakan hutang ini khusus bulan Maret dan April 2019 didasari oleh status quo RSUD Wirosaban pada waktu itu, dikarenakan akreditas rumah sakit yang harusnya bisa diselesaikan di bulan Desember 2018. Selama bulan tersebut, proses akreditasi tidak bisa dilakukan karena Walikota Yogyakarta belum menunjuk Direktur RSUD yang baru. Hal ini mengakibatkan terganggunya layanan, sehingga berpotensi menimbulkan kebangkrutan RSUD Wirosaban, karena Walikota terlambat memutuskan pengangkatan Direktur baru menggantikan Direktur sebelumnya (Ibu Tutut) yang meninggal dunia.

    Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa belum terbayarnya tagihan BPJS di bulan Maret dan April 2019 karena harus menunggu keputusan akhir dari auditor Kejaksaan Agung dan BPK. Keputusan ini berkaitan dengan status rumah sakit yang masih dalam proses akreditasi, apakah BPJS boleh/bisa membayar tagihan sebesar Rp 16 M itu atau tidak. Pertanyaan mendasar adalah, jika secara hukum keputusannya adalah tidak boleh membayar, lalu bagaimana kelangsungan RSUD Wirosaban? Berdasarkan hal tersebut, Walikota Kota Yogyakarta seharusnya bertanggung jawab atas potensi Kebangkrutan RSUD Wirosaban yang dikarenakan tertundanya keputusan penunjukkan Direktur Utama RSUD.

    Dalam rapat itu juga terkuak data bahwa per 1 Agustus 2019 ada 6.488 warga Kota Yogyakarta yang dicabut kepesertaan BPJS PBI APBN oleh keputusan Kementrian Sosial RI yang harus ditanggung pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan gelombang tsunami karena berakibat pada kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,7 M yang harus disiapkan untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dalam program PDPD (Penduduk Daerah didaftarkan Pemerintah Daerah). Sementara, pembahasan APBD Perubahan 2019 sudah selesai. Maka, langkah awal untuk menyikapi hal tersebut adalah Dindukcapil Kota Yogyakarta akan menyisir data tersebut untuk diketahui berapa jumlah penduduk yang pindah atau meninggal dunia, karena data 6.488 penduduk itu tidak masuk dalam BDT (Basic Data Tunggal) yang merupakan dasar dari pendataan Biro Pusat Statistik 2015.

    Demikian press release ini saya sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam membangun Kota Yogyakarta yang lebih baik.

    Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.

    Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta