• Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Seluruh Umat Muslim
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 636471 kali
    Share This Articel on :
    Serang Konsultasi Potensi Pajak

    2019-08-05 14:53:03 WIB

    Rombongan dewan dari DPRD Kabupaten Serang menimba ilmu ke DPRD Kota Yogyakarta pada Senin (5/7) pagi. Kedatangan mereka ingin berbagi terkait upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). H. Mansur, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang menjelaskan bahwa Serang memiliki wilayah yang cukup besar dengan luas wilayah sekitar 1700 m², dengan APBD sebesar Rp 3,01 T dan PAD sejumlah Rp 734 M. Sumber PAD berasal dari sektor wisata, pertanian, perikanan, dll. “Saat ini kami ingin fokus untuk meningkatkan pajak restoran, karena kami nilai potensinya masih cukup besar. Untuk itu kami ingin belajar di Kota Yogyakarta terkait bagaimana meningkatkan sumber PAD,” kata Mansur.

    Hary Sukmo Prasetyawan, Kasubbag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa pemasukan pajak di Kota Jogja terbesar adalah dari hotel dan restoran. Dari target pajak hotel sebesar Rp 150 M, di pertengahan tahun sudah tercapai Rp 70 M. Sedangkan untuk pajak restoran, dari target sebesar Rp 49,5 M, kini sudah tercapai Rp 30 M. “Untuk Pajak PJU, Pemkot Yogyakarta bisa mengontrol melalui meteran, sehingga bisa optimal. Potensi pajak juga bisa diukur melalui kajian akademik yang dilakukan oleh tim independen. Hasil kajian akan menjadi penentuan berapa potensi dan target pajak,” terang Hary.

    Ririk Banowati Permanasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta juga menjelaskan ketugasan dewan terkait pengawasan pajak. Kajian yang dibuat oleh eksekutif bekerjasama dengan tim independen akan dilaporkan ke Komisi B. Jika target tidak sesuai, Komisi B akan menanyakan apa saja kendalanya. Selain itu, Komisi B juga akan melakukan sidak ke lapangan. Untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak, Pemkot Yogyakarta juga melakukan jemput bola pembayaran PBB. Petugas akan datang ke wilayah-wilayah hingga tingkat RW dan warga bisa melakukan pembayaran PBB disana. “Bagi RW yang patuh membayar pajak akan diberikan reward dalam bentuk pembangunan di wilayah. Ini merupakan stimulus yang menarik agar warga lebih giat untuk taat membayar pajak,” ucap Ririk. (ism/ast)